Resmi Ditetapkan! UMP Kaltara 2027 Tembus Rp4,02 Juta, Ini Rincian UMSP Tiga Sektor
PENAJURNALIS, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 di angka Rp4.027.901. Bersamaan dengan itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga dipatok untuk tiga bidang usaha unggulan, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, lewat Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027, dalam agenda di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Zainal menuturkan, penentuan upah minimum ini lahir dari rangkaian diskusi bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan menyerap aspirasi dari pemerintah, serikat pekerja, kalangan pengusaha, akademisi, serta rujukan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal.
Mengacu pada catatan BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III tahun 2026 berada di angka 5,51 persen. Di sisi lain, laju inflasi tahunan pada September 2026 tercatat sebesar 2,56 persen.
Kedua data makroekonomi tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan pengupahan agar tetap menjaga daya beli buruh sekaligus melindungi ruang gerak serta keberlangsungan dunia usaha.
Zainal memaparkan, penghitungan UMP berpedoman pada aturan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Rumusan penetapannya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang nilai 0,5 sampai 1.
Melalui proses perundingan dan mekanisme penetapan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara Tahun 2027 pun diputuskan sebesar Rp4.027.901.
Apabila disandingkan dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang mencapai Rp5.198.544, besaran UMP Kaltara 2027 tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai KHL.
Di luar UMP, Pemprov juga menetapkan UMSP Tahun 2027 bagi tiga sektor spesifik, yaitu sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619, serta sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp4.070.174.
Zainal menaruh harapan agar ketetapan ini dapat diterima dan dijalankan secara optimal oleh semua elemen terkait. Ia juga mengimbau para pelaku usaha untuk menaati aturan pengupahan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepada kalangan pekerja dan serikat pekerja, ia berpesan agar terus merawat dialog terbuka serta membina hubungan industrial yang selaras dengan pihak manajemen perusahaan.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.
Ia menekankan, arah pembangunan di Kaltara tidak sekadar mengejar arus investasi dan infrastruktur fisik, melainkan juga harus menghadirkan dampak nyata lewat pemerataan kesejahteraan warga.
Zainal turut mengapresiasi seluruh jajaran Dewan Pengupahan Provinsi—mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akademisi, BPS, hingga berbagai pihak lain—yang telah terlibat aktif selama proses pembahasan.
Baginya, sinergi dan komunikasi yang solid lintas pihak merupakan fondasi penting untuk menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (*)


