Kepala BGN: Skema Penyaluran Anggaran BGN Ciptakan Pemerataan dan Stimulus Ekonomi Nasional
0 menit baca
PENAJURNALIS.MY.ID, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa BGN menghadirkan pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah. Sebanyak 93 persen dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Dari total anggaran Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang sampai Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari untuk menjalankan Program MBG.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap dua belas hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam arahannya pada acara Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional, di Jakarta, Rabu (25/2).
Uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah tersebut. Dengan demikian, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN. Hal ini menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
Kenaikan serapan hasil produksi tersebut berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebutkan bahwa rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Jika NTP berada pada kisaran 100–102, hasil produksi petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup tanpa ruang untuk investasi. Namun, dengan capaian 125, petani memiliki ruang 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150,” tegasnya.
Kepala BGN juga menekankan bahwa perputaran uang dalam jumlah besar pada awal tahun merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Pada tahun lalu, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar Rp37 triliun pada triwulan pertama yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen. Tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diprediksi mencapai Rp62 triliun.
Dengan besarnya peredaran dana tersebut, ia menilai bahwa apa yang dilakukan BGN telah menjadi stimulus ekonomi yang signifikan. Banyak pelaku usaha melaporkan bahwa likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata.
