Dr. H. Basri Tegaskan Tertib Arsip Jadi Fondasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
PENAJURNALIS, PALOPO - Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Sulawesi Selatan Dr. H. Basri, S.Pd.,M.Pd hadir untuk membawakan materi tentang tertib arsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam kegiatan yang digelar di UPT SMKN 2 Kota Palopo, Rabu (2/9/2026).
Acara tersebut turut didampingi Kepala Cabang Dinas Wilayah XI, Ridwan Syam, S.Sos., M.M, Ketua MKKS SMK Palopo Ridwan, ST,M.Si, Ketua MKKS SMA Palopo Ketua PGRI Kota Palopo Drs. Basman, Ketua MKKS SMA Luwu Drs. Andi Burhan dan Ketua MKKS SMK Luwu Safaruddin, ST
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah, kasubag umum, serta bendahara dana BOS dari jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di lingkup Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis mengenai tata kelola arsip keuangan sekolah.
Materi utama menekankan pentingnya pencatatan, penyimpanan, dan dokumentasi bukti pengeluaran dana BOS supaya proses pelaporan dan audit berjalan lancar.
Dr. H. Basri, yang juga Wakil Ketua IKA BKPRMI menegaskan urgensi penerapan tertib arsip dalam pengelolaan dana BOS.
“Tertib arsip bukan sekadar kewajiban administratif; ini adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas. Dengan arsip yang rapi dan terdokumentasi, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas kepada pemerintah dan masyarakat,” ujar Mantan Ketua KNPI Kota Makassar ini.
Ia menambahkan bahwa arsip yang terkelola dengan baik memudahkan proses audit, memperkecil risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Dalam sesi teknis, tim tertib arsip Provinsi Sulsel memaparkan langkah-langkah praktis: klasifikasi dokumen, pembuatan daftar arsip, penentuan waktu retensi, serta prosedur penyimpanan fisik dan digital.
Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab dan lokakarya singkat, di mana peserta berkesempatan mengajukan kasus riil dari sekolah masing-masing dan mendapat arahan teknis langsung dari narasumber.
Para kepala sekolah dan bendahara diharapkan membawa pulang pedoman pengarsipan yang dapat langsung diterapkan di lingkungan sekolah.
Dengan pembekalan ini, penyelenggara berharap pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sidrap akan semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kepercayaan publik. (*)