Aroma Tak Sedap di Konferensi PWI Sulsel: Wasit Merangkap Pemain?
PENAJURNALIS.MY.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan kini tengah dihantam gelombang kritik pedas dari berbagai kalangan jurnalis. Sorotan tajam tertuju pada dugaan runtuhnya netralitas panitia pelaksana, terutama dari unsur 'Organizing Committee' (OC), yang dituding gagal menjaga jarak dan justru bertindak layaknya "wasit yang ikut berebut bola" dalam pemilihan Ketua PWI Sulsel.
Panggung kontestasi sendiri mulai memanas dengan munculnya beberapa figur kuat. Nama-nama seperti H. Suwardi Thahir yang menjabat Ketua Bidang Pendidikan sekaligus penguji Lembaga Uji (LU) PWI, H. Manaf Rahman selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi yang juga menjabat Sekretaris OC Konferensi, hingga Amrullah Basri Gani, sang Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Fajar, kini berada di barisan terdepan bursa calon.
Namun, di balik hiruk-pikuk pencalonan tersebut, terselip keresahan mendalam mengenai kemurnian pelaksanaan konferensi. Banyak pihak mulai menggugat etika kepanitiaan, mempertanyakan bagaimana mungkin sosok yang memegang kendali strategis sebagai penyelenggara justru berada di pusat pusaran kepentingan politik organisasi.
"Inilah yang memicu kegelisahan di akar rumput. Sangat sulit membayangkan sebuah kompetisi berjalan adil jika pihak yang seharusnya berdiri di tengah justru dianggap punya keberpihakan pada kandidat tertentu," ujar salah satu wartawan senior di Makassar dengan nada kecewa.
Tensi semakin meninggi seiring munculnya isu miring terkait dugaan "penyanderaan" kartu anggota PWI milik sejumlah jurnalis yang memiliki hak suara. Praktik ini dinilai sebagai langkah sistematis yang mampu merusak independensi pemilih sekaligus memicu kecurigaan adanya upaya penggiringan suara secara paksa demi memenangkan kubu tertentu.
"Hingga saat ini, kartu saya masih ditahan oleh oknum pengurus PWI Sulsel," aku seorang wartawan yang memilih untuk menyembunyikan identitasnya demi alasan keamanan posisi.
Kesaksian tersebut memperpanjang daftar masalah yang menyelimuti konferensi. Padahal, hajatan besar ini diharapkan menjadi simbol demokrasi pers yang sehat, terbuka, dan memiliki martabat tinggi di mata publik.
Tidak hanya soal netralitas, kebijakan administratif yang diterapkan panitia pun menuai protes karena dianggap terlalu membebani peserta. Beberapa jurnalis bahkan mempertanyakan legalitas aturan tersebut karena dinilai tidak memiliki landasan yang kuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.
"Jika memang ada regulasi baru, sampaikanlah secara transparan kepada seluruh anggota. Jangan sampai aturan mendadak ini hanya dijadikan senjata untuk menjegal pihak lain demi kepentingan tertentu," tegas salah seorang anggota PWI dengan nada protes.
Rentetan keganjilan ini memicu kekhawatiran besar bahwa organisasi profesi jurnalis terbesar di Sulawesi Selatan tersebut akan kehilangan ruh demokrasinya. Sebagai payung besar insan pers, PWI seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencontohkan transparansi, netralitas, dan etika organisasi yang bersih.
Menanggapi fenomena ini, sejumlah pengamat organisasi profesi memperingatkan bahwa konflik kepentingan di tubuh panitia harus segera dipangkas demi menjaga legitimasi hasil konferensi. Panitia wajib berdiri tegak di atas semua golongan, bukan justru masuk ke dalam arena pertarungan sebagai pendukung salah satu pihak.
Jika dugaan manipulasi hak pilih dan tekanan terhadap pemilik suara terbukti benar, hal tersebut bukan sekadar mencederai marwah PWI, melainkan juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi wartawan secara keseluruhan.
Sejatinya, Konferensi PWI Sulsel bukanlah panggung adu kekuasaan semata, melainkan sebuah momentum krusial untuk menentukan arah masa depan dan kehormatan profesi. Oleh karena itu, setiap tahapan wajib berlangsung dengan jujur, transparan, demokratis, dan steril dari intervensi pihak mana pun.
Kini, insan pers di Sulawesi Selatan tengah menanti dengan cemas: apakah konferensi ini akan lahir sebagai monumen demokrasi yang terhormat, atau justru menjadi catatan kelam tentang tumbangnya netralitas di rumah mereka sendiri. (*)